Kritik Konstruktif terhadap Satu Tahun Pemerintah Prabowo (Perspektif Ekonomi Syariah).
Oleh: Ichwan Muttaqin, M.E.Sy.
Kritik ekonomi selama satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto sebagian besar berpusat pada kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal dan efektivitas program-program unggulan yang bersifat populis di tengah tekanan ekonomi global.
Secara umum, fondasi kebijakan Ekonomi Syariah dalam pemerintahan Prabowo dinilai kuat secara konseptual dan telah terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional (RPJMN 2025-2029), namun implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan.
Program Kerja dan Pencapaian (Aspek Kritik)
| Program/Kebijakan | Kritik (Sudut Pandang Ekonomi Syariah) | Referensi |
| Fondasi Kebijakan & Kelembagaan | Konsep kuat, tercermin dari integrasi dalam RPJPN/RPJMN dan pembentukan lembaga seperti Kementerian Haji dan Umrah serta BPJPH yang langsung di bawah Presiden. | Centre for Strategic and International Studies (CSIS) – Kritik terhadap meningkatnya peran negara sebagai pelaksana langsung dalam ekonomi. |
| Implementasi Program Prioritas Nasional | Program besar seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menelan anggaran besar (Rp335 triliun untuk MBG) belum secara eksplisit mengadopsi skema dan sertifikasi halal dan prinsip halal value chain. Hal ini menghambat integrasi ekosistem halal. | Peneliti CSED INDEF Handi Risza Idris menilai dua program prioritas nasional, Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), belum sepenuhnya mengadopsi prinsip halal |
| Pertumbuhan Keuangan Syariah | Meskipun pertumbuhan pembiayaan syariah (8,13% YoY) lebih tinggi dari konvensional, didukung penempatan dana pemerintah (Rp200 triliun) dan pendirian Bank Syariah Nasional (BSN), terdapat kritik terhadap perlunya transparansi penyaluran dana tersebut dan penguatan peran BSN dalam pembiayaan UMKM halal. | Center for Sharia Economic Development (CSED) di bawah Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, yang telah menempatkan dana pemerintah dari simpanan Bank Indonesia (BI) sebesar Rp200 triliun pada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). |
| Ekosistem Halal | Kontribusi ekosistem halal yang mencapai Rp9.827 triliun terhadap PDB belum optimal karena tata kelola yang belum terintegrasi dan kurangnya National Halal Data Dashboard yang terpadu. | Menurut Sholahudin Al Aiyub, Direktur Eksekutif KNEKS, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah tidak lepas dari itikad kuat pemerintah. Hal ini tecermin dalam langkah pemerintah mendorong ekonomi syariah sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2045. |
Kebijakan Ekonomi terhadap Isu Ekonomi Global
Kebijakan ekonomi syariah dalam menghadapi isu global masih perlu didorong lebih agresif, terutama untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Potensi industri halal global yang diperkirakan mencapai US$ 3,36 triliun pada 2028 belum dimanfaatkan secara optimal karena:
- Kurangnya strategi industrialisasi yang agresif untuk bersaing di pasar halal global.
- Regulasi payung (omnibus law) untuk ekonomi syariah belum tuntas, yang diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan menyelaraskan kebijakan lintas kementerian/lembaga.
- Ketidakseimbangan antara peningkatan konsumsi produk halal dengan kemampuan produksi dalam negeri. | INDEF, BeritaMadani
Solusi dan Rekomendasi
Untuk mengoptimalkan potensi Ekonomi Syariah dan mengatasi kritik yang ada, beberapa langkah strategis direkomendasikan:
- Penguatan Tata Kelola Kelembagaan:
- Bentuk badan tunggal penggerak ekonomi syariah untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan kebijakan lintas sektor.
- Percepat Regulasi Payung (Omnibus Law) Ekonomi Syariah untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung pengembangan industri.
- Integrasi Rantai Nilai Halal (Halal Value Chain):
- Wajibkan prinsip Halal Value Chain dalam semua program strategis nasional, termasuk MBG dan KDMP, untuk menjamin keamanan produk dan membangun ekosistem terintegrasi.
- Tingkatkan industrialisasi halal dengan peta jalan (roadmap) terpadu dan pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) yang terintegrasi.
- Inovasi dan Pembiayaan Inklusif:
- Transparansi dan sinergi pembiayaan yang tepat sasaran untuk UMKM halal.
- Kembangkan produk ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf) yang inovatif, seperti Sukuk Ritel Inklusif Amanah dan Corporate Waqf Linked Deposit, untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
- Infrastruktur Data dan Digitalisasi:
- Kembangkan National Halal Data Dashboard terpadu untuk integrasi data dan memudahkan pengambilan keputusan kebijakan.
- Perkuat infrastruktur teknologi dan digitalisasi dalam pengembangan ekonomi syariah.